wakil ketua komisi ii dpr a hakam naja menyatakan, pasca-reformasi tahun 1998 tuntutan proses pembentukan perundang-undangan, terutama undang-undang pemilu, dan partisipatif selalu meningkat melalui terjadinya dinamika proses politik dan semakin demokratis.
proses pembentukan perundang-undangan selama masa hendak datang ingin selalu meningkat sejalan dengan tingkat kesadaran berdemokrasi dan komplesitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara selama indonesia, tutur hakam naja di makalahnya yang disampaikan pada dialog juga launching buku politik hukum sistem pemilu potret keterbukaan juga partisipasi umum pada penyusunan uu no 8 tahun lalu pada jakarta, kamis.
dia menjelaskan, proses pembentukan uu pemilu nomor 8 tahun kemarin bisa dilihat selama empat aspek yakni kelembagaan, penduduk, pengaturan, dan pembahasan rancangan undang-undang (ruu).
menurut dia pembicaraan ruu tersebut dengan keseluruhan telah mendorong kehadiran transparansi, partisipasi serta akuntabilitas yang bermuara pada demokratisasi di proses pembentukan uu.
Informasi Lainnya:
sehingga menghasilkan produk undang-undang yang sudah mendekati rasa keadilan di penduduk, ujarnya.
hakam mengatakan, partisipasi warga pada pembuatan uu itu bisa dilihat dari pembicaraan dalam tingkat rapat panitia kerja dan berjalan alot bahkan dibawa ke rapat paripurna dengan pemungutan suara supaya menyelesaikannya.
dia menilai, proses pembentukan uu nomor 8 tahun kemarin dan diletakkan pada konteks sosial penduduk sudah mampu mengakibatkan terwujudnya uu pemilu yang lebih responsif.
dpr sudah bekerja semaksimal mungkin mengutamakan kepentingan bangsa juga negara dengan luas bukan untuk kepentingan individum kelompok, golongan maupun partai politik tertentu, ujarnya.
menurut dia, dengan proses partisipasi masyarakat tersebut dalam melahirkan uu pemilu, dengan begini konstitusi itu dapat diterima semua bagian. hal itu menurut hakam, lahirnya sebuah uu pemilu yang tidak mengakibatkan masalah masih di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.