Legislator: sistem politik dinasti harus dibatasi

anggota komisi v dpr ri fraksi ppp arwani thomafi menungkapkan sistem politik dinasti mesti dibatasi, karena berpotensi menyandra hak politik publik.

dalam konteks pemilihan kepala daerah, kehadiran politik dinasti, contohnya berbagai kepala daerah adalah Satu keluarga, berpotensi menyandra hak politik dan mayoritas disediakan publik, ujar arwani thomafi selama jakarta, kamis.

arwani menungkapkan, tidak mampu dipungkiri bila darah politik mengalir selama suatu keluarga, tapi keuntungan tersebut tetap mesti dibatasi supaya memberi kesempatan umum lain menduduki posisi politik tersebut.

misalnya calon pertahana tak bisa mencalonkan keluarganya dalam Salah satu periode setelahnya, kami tak hendak hak yg dipunya mayoritas umum tersebut tersandra dengan hak dinasti tersebut, papar arwani.

Informasi Lainnya:

menurut arwani, politik dinasti juga berpotensi mempersempit partisipasi publik melalui membiarkan sebuah keluarga menguasai lebih dari Salah satu bidang, tidak cuma politik, namun mampu merambah ke bidang ekonomi.

untuk itu, lanjut arwani, meski darah politik tidak mampu dihalangi, tapi melalui pembatasan tersebut, umum baru memiliki kesempatan mengembangkan demokratisasi di sistem politik.

kedepan, pembatasan-pembatasan itu harus diatur melalui baik, untuk tidak terjadi penyanderaan hak politik publik, tutur arwani.