anggota komisi iii dpr ri bambang soesatyo mengibaratkan demokrasi selama indonesia dijadikan demokrasi togel semisal yang terlihat selama masa-masa pencalonan anggota legislatif
maksud `demokrasi togel`, ya demokrasi semisal orang berjudi, ujarnya pada wartawan, dalam purbalingga, senin.
menurut dia, siapa pun mampu mencalonkan diri dijadikan anggota legislatif karena yang terpenting sediakan biaya serta popularitas.
kendati demikian, dia menyatakan kiranya belum pasti caleg dan populer serta sediakan dana besar pasti mau terpilih untuk anggota legislatif.
Informasi Lainnya:
- Untuk Kamu Yang Mau Beli Tas
- Untuk Kamu Pecinta Tas
- Untuk Kamu Yang Mau Beli Tas
- Untuk Kamu Yang Mau Beli Tas
oleh karena tersebut, tutur dia, pencalegan itu ibarat tengah berjudi karena untung-untungan, dapat terpilih serta tidak terpilih.
makanya aku katakan semuanya seperti judi togel. jika dapat jadi, ya syukur sementara kalau tidak, ya apes, tutur politisi partai golkar ini.
selain tersebut, tutur dia, demokrasi selama indonesia ketika ini serta baru bersifat demokrasi transaksional.
bahkan, lanjutnya, caleg hanya berpikir apa mampu mendulang dukungan daripada penduduk secara instan, salah satunya menggunakan politik uang.
padahal, itu semua tidak semuanya dapat mendulang suara, kata dia yang kembali mencalonkan diri sebagai anggota dpr ri di pemilu 2014 daripada daerah pemilihan (dapil) vii jawa tengah dan meliputi kabupaten purbalingga, banjarnegara, juga kebumen.
lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa dana yang dibutuhkan agar menjadi caleg dpr ri sedikitnya rp1 miliar.
akan ternyata, kata dia, dana sebesar itu bukan untuk politik biaya melainkan dibuat biaya politik.
menurut dia, salah Satu penggunaan dana itu, yakni supaya membiayai saksi di info pemungutan suara (tps).
di pihak lain, bambang menyoroti maraknya nepotisme pada proses pencalegan sebab ingin membuat sistem demokrasi merupakan tak terjamin kesehatannya.
ini adalah pendidikan politik yang tidak bagus bagi penduduk, sehingga mesti dibenahi serta diatur secara detail dalam di undang-undang pemilu, ujarnya.